Bengkulu : Tim penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 melakukan peninjauan langsung ke Provinsi Bengkulu pada Jumat (15/3). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.


Secara total, dua kabupaten yang dikunjungi adalah Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Utara.


Selama proses peninjauan di Kabupaten Kepahiang, Tim penilai PPD 2024 melakukan kunjungan ke Desa Mekar Sari Kabawetan untuk mengecek Lab Pupuk Urine Sapi, Gudang Bahan Mentah, serta Fermentasi Pupuk. Mereka juga mengamati Demplot Bawang dan Koperasi Kelompok Masyarakat Maju.


"Bappenas dan Komisi Ombudsman RI membantu kami dalam menilai kemajuan pembangunan daerah di Indonesia, dengan memperhatikan kualitas perencanaan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi," kata Budhi Santoso, Tim Penilai PPD 2024.


Setelah kunjungan ke Kabupaten Kepahiang, Tim penilai PPD melakukan peninjauan di Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya.


Hasilnya, Tim Analisa Kebijakan Bappenas RI, Budhi Santoso, menyatakan bahwa pembuktian fakta lapangan di Provinsi Bengkulu telah mencapai 70% kesesuaian dengan laporan yang diterima. Hal ini membuat Bengkulu masuk dalam 12 Provinsi terbaik Pembangunan Daerah 2024.


"Bengkulu berhasil lolos dari 34 provinsi dan kini masuk dalam tahap selanjutnya, yakni menjadi 12 provinsi terbaik dalam inovasi daerah. Selanjutnya akan disaring menjadi 3 provinsi, yang akan diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo," ungkapnya.


Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Yuliswani, optimis bahwa hasil penilaian dari Tim PPD 2024 akan membuat Provinsi Bengkulu menjadi salah satu dari 3 Provinsi penerima PPD 2024 dari Presiden RI Joko Widodo.


"Setelah melakukan pengecekan dan analisis bersama dengan tim penilai PPD 2024, kami optimis bahwa Bengkulu akan ditetapkan sebagai salah satu dari 3 provinsi penerima Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 dari Presiden," tutupnya.


Tim penilai Penghargaan Daerah 2024 ini terdiri dari perwakilan Bappenas RI dan Ombudsman RI.

Post A Comment: