Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan lalu menutup perdagangan 2022 dengan sangat resilien, meski tantangan yang dihadapi sungguh tidak mudah. Hal itu adalah bekal yang bagus untuk memasuki 2023.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023 di Jakarta, Senin (2/1/2023).

Menkeu menuturkan, pada 2022 dalam semua berita pada 31 Desember 2022 di bursa besar negara-negara maju disebutkan bahwa 2022 adalah tahun yang sangat brutal. Lebih dari 30 triliun kapitalisasi US Dollar hilang pada 2022, sehingga investor di global bukan create value tapi loosing value.

"Untuk 2023 penekanan untuk integritas akuntabilitas dan kredibilitas akan ditopang dengan pelaksanaan undang-undang P2SK yang sudah ditetapkan, dan dalam hal itu akan menjadi PR bagi kami KSSK, Pak Gubernur Bank Indonesia, kami dari Kementerian Keuangan, OJK dengan seluruh dewan komisioner, dan LPS untuk menjalankan secara konsisten di dalam membangun fondasi sektor keuangan yang kuat stabil, Kredibel, akuntabel, dan tentu dipercaya," ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, hal itu adalah suatu tugas yang tidak mudah namun harus dilakukan karena juga merupakan tugas untuk tadi menggapai potensi capital market yang begitu sangat besar di Indonesia.

"Kami berharap dengan Bapak Presiden hadir pada pagi hari ini akan memberikan tidak saja arahan namun juga yang paling penting semangat motivasi dari seluruh pelaku pasar, SRO, dan tentu saja dari OJK di dalam rangka untuk terus membangun integritas dan kepercayaan Para investor terutama investor pemula investor, pemula dan yang muda, yang sekarang ini menganggap bahwa mereka akan menjadi pemain di pasar dalam negeri pasar mereka sendiri," jelas Menkeu.

Menkeu menambahkan, dengan adanya harapan yang begitu besar, diharapkan bahwa seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam hal ini KSSK akan terus bekerja di dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional khususnya sektor keuangan

Hal itu akan menjadi ujian yang sangat berat bagi kita semua menghadapi 2023 yang disebutkan menjadi ujian bagi bagaimana mengendalikan inflasi global, mencegah Resesi terjadi, dan terus meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

"Kita menganggap bahwa di dalam undang-undang P2SK yang harus kita lihat adalah bagaimana akses jasa keuangan diperluas, sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan terutama pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan, daya saing dan efisiensi bursa perlu ditingkatkan, dan juga sektor keuangan dan peningkatan instrumen serta regulasi di dalam mitigasi risiko dan meningkatkan perlindungan konsumen. penerapan prinsip aktivitas sama risiko dan regulasi yang setara menjadi sangat penting," pungkas Menkeu.

Post A Comment: